Pemerintah Membiarkan Pelanggaran HAM Di Papua
infoGue | hukum, nasional, politic24 May 2011
Jakarta- Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, Permasalahan masyarakat Papua hingga saat ini masih belum terselesaikan, berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berdimensi sipil politik maupun ekonomi, sosial dan budaya terus terjadi berulang-ulang.
Menurutnya, situasi di Papua saat ini adalah wujud nyata tidak adanya perubahan cara pandang dan perlakuan pemerintah pusat terhadap rakyat Papua yang masih menggunakan pendekatan secara militer
“Pemerintah masih mempertahankan pendekatan militer dan merahasiakan jumlah militer di Papua sehingga hal ini dapat memicu beragam pelanggaran HAM,” kata Haris dalam acara diskusi membahas mengenai 13 tahun Reformasi, Apa Harapan untuk Papua. Di kantor Kontras Jakarta. Senin (23/05).
Haris menjelaskan, berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap masyarakat Papua oleh militer diantaranya, kasus penghilangan paksa di Sentani, kasus pembunuhan di Timika Kurun dan belum lama terjadi penyerangan terhadap asrama mahasiswa oleh Brimob di Abepura, penyiksaan di Puncak Jaya dan penangkapan masyarakat Papua dengan tuduhan makar masih saja terjadi
“Pemerintah masih melakukan pembiaran dengan tidak melakukan penyelesaian terhadap pelanggara HAM di Papua,”jelas Haris.
Ditambahkan Haris, selama ini Pemerintah dianggap belum ada itikad baik menyelesaikan permasalahan Papua
“Belum ada itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan beragam persoalan di Papua, baik itu melalui pendekatan dialogis yang egaliter, transparan dan komprehensif,” tambahnya.
Kontras mendesak pemerintah untuk segera membuat dan merealisasikan blue print penyelesaian persoalan Papua secara menyeluruh dengan melibatkan perwakilan dan aspirasi segenap warga Papua dari berbagai latar belakang melalui mekanisme dialogis.
Dan nantinya Blue print, harus mampu menjawab beragam persoalan di Papua, khususnya aspek historis, hak asasi manusia dan penegakan hukum, kesejahteraan, eksplorasi sumber daya alam, rencana pembangunan, peningkatan SDM, penarikan TNI (penghentian Operasi Militer).
Jika dicermati dengan seksama, foto tersebut adalah dua orang aparat keamanan yang sedang mengamankan dua orang demonstran yang sedang mengganggu lalu-lintas di jalan raya. Tapi lucunya, foto ini malah dimuat dengan tujuan untuk mempengaruhi public bahwa seolah-olah aparat keamanan menganiaya demonstran. Lucuuuuu…. sekaleeeee……
Jika ingin Papua maju, coba tips di bawah ini :
1. Berantas korupsi para pejabat Papua.
2. Tegakkan hukum positif Indonesia tanpa pandang bulu di Papua, baik terhadap pejabat, warga masyarakat, aparat keamanan, LSM, mahasiswa, pastor / pendeta dll.
3. Awasi penyaluran Dana Otsus.
4. Lakukan transparansi terhadap eksekutif, legislatif, aparat keamanan, LSM, dewan gereja dll.
Pertanyaannya adalah … Sanggupkah Kita Semua Untuk Telanjang Bersama-Sama ?
Jangan maunya menelanjangi orang, tapi dirinya tidak mau telanjang.
Baru baca judulnya saja, saya langsung menyimpulkan bahwa Kontras sedang mengkampanyekan kepentingan asing di negeri ini. Karena bagaimanapun juga, Pemerintah di negara manapun tidak akan membiarkan HAM rakyatnya dilanggar oleh siapapun.
Foto di atas dapat dipahami dari sisi positif yang jauh berbeda 180 derajat dengan maksud pemuatan foto pada artikel ini. Nyata-nyata ada dua demonstran yang tidur-tiduran di jalan raya. Kemudian datang dua orang berseragam TNI membantu mereka agar tidak tergilas oleh kendaraan yang ramai melintas di sampingnya…
Kalau saya pendukung OPM, pasti saya setuju dengan cara pandang penulis yang memuat foto ini…